PPKI adalah sebuah panitia yang terbentuk setelah dibubarkannya BPUPKI karena telah dianggap menyelesaikan tugasnya. PPKI dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945. Anggota PPKI terdiri dari 21 orang dan tanpa sepengetahuan Jepang ditambah 6 orang anggota yang dapat mewakili rakyat Indonesia. Anggota PPKI tersebut tidak hanya terbatas pada wakil-wakil dari Jawa yang berada di bawah pemerintahan tentara keenam belas, tetapi juga dari berbagai pulau yaitu 12 wakil dari Jawa, 3 wakil dari Sumatra, 2 wakil dari Sulawesi, 1 wakil dari Kalimantan, 1 wakil dari Sunda Kecil (Nusa Tenggara), 1 wakil dari maluku, dan 1 wakil lagi dari golongan penduduk Cina. PPKI dipimpin oleh Ir.Soekarno dengan wakilnya, Moh. Hatta dan penasihatnya, Ahmad Subarjo. Badan ini diresmikan pada tanggal 9 Agustus 1945 di Dalat, Saigon oleh Jendral Terauchi selaku panglima armada Jepang untuk Asia Tenggara.
Sidang Pertama PPKI Tanggal 18 Agustus 1945
Pada saat pelaksanaanya sebelum menggelar sidang PPKI pertama Ir.Soekarno menambahkan 9 anggota PPKI baru yang sebagian terdiri dari golongan muda, yaitu Sukarni, Chairul Saleh, dan Wikana. Namun ketiga golongan tersebut kurang berkenan, mereka masih menganggap bahwa PPKI merupakan badan yang di bentuk oleh Jepang. Oleh sebab itu, Ir.Soekarno hanya mengumumkan 6 orang sebagai anggota baru PPKI yaitu Ki Hajar Dewantara, Mr. Kasman Singodimejo, Wiranata Kusumah, Sayuti Melik, Mr. Iwa Kusuma Sumantri, dan Mr. Ahmad Subarjo.
Hasil Sidang Pertama PPKI 18 Agustus 1945
· Pengesahan UUD 1945
Pada saat Sidang PPKI pertama dilaksanakan di sebuah Gedung Cuo Sangi In di Jalan Pejambon. Pada rapat ini Soekarno-Hatta meminta sejumlah tokoh untuk merevisi ulang kembali piagam Jakarta, khusunya pada kalimat “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” . Hal tersebut memicu rasa keberatan bagi pemeluk agama lain ( selain agama Islam). Akhirnya setelah melakukan perundingan yang dilakukan kurang lebih selama 15 menit yang dipimpin oleh Bung Hatta semua tokoh mencapai kesepakatan untuk merubahnyamenjadi “ Ketuhanan Yang Maha Esa”.
· Penetapan Ir.Soekarno sebagai Presiden dan Moh. Hatta sebagai Wakil Presiden .
Otto Iskandardinata mengusulkan Soekarno-Hatta sebagai presiden dan wakil presiden secara aklamasi.
· Pembentukan Komite Nasional
Pembentukan Komite Nasional ditujukan untuk membantu tugas presiden selama Majelis Permusyawaratan Rakyat belum terbentuk.
Sidang PPKI Kedua Tanggal 19 Agustus 1945
Sebelumnya PPKI melaksanakan sidang pertamanya pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI melaksanakan sidang keduanya pada tanggal 19 Agustus 1945. Pada sidang ke dua ini terdapat 3 hal yang dibahas serta dihasilkan pada akhir persidangan.
Hasil Sidang PPKI Kedua Tanggal 19 Agustus 1945
1) Dibaginya wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi meliputi wilayah Sumatra, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan. Setiap provinsi dipimpin oleh seorang Gubernur yang segaligus telah ditetapkan juga pada sidang kedua ini.
Berikut di bawah ini rincian setiap wilayah provinsi dan gubernur yang ditetapkan sebagai pemimpinnya.
1. Sumatra dengan Teuku Mohammad Hassan sebagai gubernurnya.
2. Jawa Barat dengan Sutarjo Kartohadikusumo sebagai gubernurnya.
3. Jawa Tengah dengan R. Panji Suroso sebagai gubernurnya.
4. Jawa Timur dengan R.A Suryo sebagai gubernurnya .
5. Sunda Kecil dengan Mr. I Gusti Ketut Puja Suroso sebagai gubernurnya.
6. Maluku dengan Mr. J. Latuharhary sebagai gubernurnya.
7. Sulawesi dengan Dr.G.S.S.J. Ratulangi sebagai gubernurnya.
8. Kalimantan dengan Ir. Pangeran Mohammad Nor sebagai gubernurnya.
2) Pembentukan Komite Nasional (daerah).
3) Menetapkan 12 Kementrian Kabinet Dalam Lingkungan Pemerintahan.
Pada sidang PPKI yang Kedua ini juga telah disepakati pembentukan 12 kementrian sebagai berikut.
1. Departemen dalam negeri : RRA Wiranata Kusumah
2. Departemen luar negeri : Mr. Achmad Soebardjo
3. Departemen kehakiman : Prof. Dr. Mr Soepomo
4. Departemen pengajaran : Ki Hajar Dewantoro
5. Departemen pekerjaan umum : Abukusno Cokrosuyoso
6. Departemen perhubungan : Abikusno Comrisuyoso
7. Departemen keuangan : AA maramis
8. Departemen Kemakmuran : Ir. Surachman
9. Departemen kesehatan : dr. Buntaran Martoatmojo
10. Departemen sosial : Mr. Iwa Kusuma Sumantri
11. Departemen keamanan rakyat : Supriyadi
12. Departemen Penerangan : Mr. Amir syamsudin
Setelah menentukan pembentukan ke-12 kementrian sidang dilanjutkan dengan kembali membahas masalah kebangsaan. Sebagai Berikut.
• Panitia kecil yang dipimpin oleh Otto Iskandardinata dengan memasukan urusan kepolisian kedalam Departemen Dalam Negeri.
• Presiden Ir.Soekarno menunjuk Otto Iskandardinata, Abdul Kadir, dan Kasman Singodimejo untuk mempersiapkan pembentukan tentara kebangsaan dan kepolisian negara.
Ketika presiden dan wakil presiden akan pulang seusai rapat selesai pukul 14.55 WIB para pemuda meminta keduanya untuk menghadiri rapat yang diadakan golongan muda yang akan dilaksanakan di Jalan Prapatan No. 10 . Permintaan tersebut lantas disetujui oleh presiden dan wakil presiden bersama-sama Ki Hajar Dewantara dan Mr. Kasman. Dalam pertemuan tersebut golongan pemuda meminta agar secepatnya presiden dan wakil presiden melakukan perebutan kekuasan dari Jepang yang dilakukan secara serentak. Presiden menangggapi hal tersebut dan mengatakan apa yang golongan muda kehendaki tidak bisa dilakukan dengan cara yang tergesa-gesa . Selanjutnya Adam Malik membacakan pernyataan tentang lahirnya Tentara Republik Indonesia yang berasal dari bekas tentara Peta dan Heiho, ususlan tersebut disetujui oleh presiden namun untuk pelaksanaannya belum dapat dilakukan saat itu, hal tersebut pula yang menutup rapat ini.
Sidang Ketiga PPKI Tanggal 22 Agustus 1945
Setelah itu PPKI kembali mengadakan sidang ketiganya pada tanggal 22Agustus 1945 dengan hasil sebagai berikut.
Hasil Sidang PPKI Ketiga Tanggal 22 Agustus 1945
Pada sidang ketiganya, PPKI memiliki agenda utama yaitu membicarakan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dan Partai Nasional Indonesia (PNI).
· Pembentukan Komite Nasional
Pada tanggal 29 Agustus 1945 137 orang KNIP resmi dilantik di Gedung Kesenian Pasar Baru, Jakarta. KNIP terdiri dari golongan muda dan masyarakat dari berbagai daerah serta anggota PPKI sebagai intinya. Dalam sidang pertama KNIP berhasil menunjuk Kasman singodimejo sebagai ketua dan M. Sutarjo sebagai wakil ketua (1), Latuharhary sebagai wakil ketua (2), dan Adam malik sebagai wakil ketua (3).
· Pembentukan PNI
PNI diketuai oleh Ir.Soekarno. Pembentukan PNI pada awalnya ditujukan sebagai satu-satunya partai diIndonesia dengan tujuan yang seperti disebutkan dalam risalah sidang PPKU yaitu mewujudkan negara Republik Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur berdasarkan kedaulatan rakyat. Namun dalam perkembangannya muncul maklumat pada tanggal 31 Agustus 1945 yang berisikan penundaan segala kegiatan yang dilakukan PNI yang akhirnya dilimpahkan kepada KNIP. Sejak saat itu gagasan yang hanya ada satu partai di Indonesia tidak pernah lagi dimunculkan.
· Pembentukan BKR ( Badan Keamanan Rakyat)
PPKI memutuskan beberapa hal sehubungan dengan dibentuknya BKR sebagai berikut.
1)Pembubaran Peta di wilayah Jawa dan Bali serta Laskar Rakyat yang berada di Sumatra.
2)Pemberhentian anggota heiho.
3)Pembentukan tentara kebangsaan Indonesia harus dilakukan segera demi kedaulatan negara Republik Indonesia.
4)Penolakan rencana pembelaan yang direncanakan BPUPKI yang dinilai dapat memicu politik peperangan karena Indonesia sendiri menjalankan politik perdamaian.
Komentar
Posting Komentar